Pajak kendaraan di Malaysia dan Indonesia memiliki selisih signifikan. Simak perbandingan biaya, aturan, dan dampaknya bagi pemilik kendaraan di kedua negara. Perbedaan pajak kendaraan di Malaysia dan Indonesia menjadi sorotan karena selisih biaya yang mencolok. Informasi ini mencuat setelah perbandingan tarif pajak di kedua negara tetangga ini ramai diperbincangkan. Pada 2025, aturan pajak kendaraan di Indonesia dan Malaysia menunjukkan pendekatan berbeda dalam pengelolaan pajak tahunan. Artikel ini akan mengulas mengapa selisih ini terjadi, bagaimana perhitungannya, serta dampaknya bagi masyarakat. Dengan memahami fakta ini, pemilik kendaraan dapat melihat gambaran lebih jelas tentang beban pajak di kedua negara.
Baca juga: 5 Fakta Penting Sebelum Membeli Mitsubishi Destinator
Mengapa Pajak Kendaraan Berbeda?
Pajak kendaraan di Malaysia dan Indonesia diatur berdasarkan kebijakan masing-masing negara. Di Indonesia, pajak kendaraan bermotor (PKB) dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan (NJK) dan kapasitas mesin, diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009. Sementara itu, Malaysia menerapkan pajak jalan (road tax) yang lebih sederhana, berfokus pada kapasitas mesin dan jenis kendaraan. Perbedaan struktur ini menciptakan selisih biaya yang signifikan, terutama untuk kendaraan dengan kapasitas mesin besar.
Sebagai contoh, untuk mobil berkapasitas 2.000 cc, pemilik di Indonesia membayar PKB yang bisa mencapai Rp5 juta hingga Rp10 juta per tahun, tergantung jenis dan tahun kendaraan. Di Malaysia, pajak jalan untuk mobil serupa hanya sekitar RM90–RM200 (setara Rp300 ribu–Rp700 ribu). Selisih ini membuat warganet Indonesia kerap membandingkan beban pajak dengan Malaysia, bahkan menyebutnya “bikin malu” di media sosial.
Struktur Pajak di Indonesia
Di Indonesia, PKB dihitung dengan rumus yang melibatkan NJK, koefisien bobot kendaraan, dan pajak progresif untuk kepemilikan lebih dari satu unit. Selain itu, ada biaya Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang wajib dibayar tahunan. Menurut data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), pajak tahunan untuk sedan premium bisa mencapai Rp20 juta di Jakarta, terutama untuk mobil mewah.
Pemerintah Indonesia menyebut pajak ini mendukung pembangunan infrastruktur dan transportasi publik. Namun, banyak masyarakat mengeluh karena beban pajak dianggap tinggi, terutama di tengah kenaikan harga bahan bakar. Transisi ke sistem ini juga kerap memicu diskusi, karena sebagian merasa pajak progresif memberatkan pemilik kendaraan pribadi.
Pajak Jalan di Malaysia: Lebih Ringan?
Di sisi lain, Malaysia menggunakan sistem pajak jalan yang lebih sederhana. Tarifnya ditentukan berdasarkan kapasitas mesin, jenis bahan bakar, dan wilayah (Semenanjung Malaysia, Sabah, atau Sarawak). Menurut Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) Malaysia, mobil 1.500 cc di Semenanjung Malaysia dikenakan pajak sekitar RM90 per tahun, sedangkan untuk 3.000 cc sekitar RM400–RM800. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan Indonesia.
Keunggulan sistem Malaysia adalah kemudahan perhitungan dan tarif tetap tanpa pajak progresif. Namun, Malaysia juga menerapkan pajak tambahan seperti cukai import untuk kendaraan, yang membuat harga beli mobil lebih mahal dibandingkan Indonesia. Jadi, meski pajak tahunan ringan, beban awal pembelian kendaraan tetap tinggi.
Dampak bagi Masyarakat
Perbedaan pajak kendaraan di Malaysia dan Indonesia memengaruhi perilaku masyarakat. Di Indonesia, tingginya pajak tahunan mendorong sebagian warga memilih motor atau mobil dengan kapasitas mesin kecil untuk menghemat biaya. Sebaliknya, di Malaysia, pemilik mobil cenderung lebih leluasa memilih kendaraan berkapasitas besar karena pajak jalan yang terjangkau.
Selisih ini juga memicu diskusi di media sosial, dengan warganet Indonesia kerap menyindir tingginya pajak lokal. “Kita diketawain tetangga,” tulis salah satu pengguna di platform X, merujuk pada perbandingan tarif yang viral. Meski begitu, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa pajak kendaraan menjadi sumber pendapatan penting untuk daerah, yang digunakan untuk pembangunan jalan dan fasilitas publik.
Tantangan dan Solusi ke Depan
Tingginya pajak di Indonesia sering dianggap sebagai tantangan, terutama bagi masyarakat kelas menengah. Beberapa pengamat menyarankan pemerintah untuk mengevaluasi struktur pajak progresif agar lebih adil. Di sisi lain, Malaysia bisa menjadi contoh dalam menyederhanakan perhitungan pajak, meskipun sistemnya tidak sepenuhnya sempurna karena beban cukai impor.
Baca juga: All New Honda Prelude Resmi Dijual di Jepang: Desain Sporty dengan Teknologi Hybrid
Ke depan, harmonisasi kebijakan pajak di ASEAN bisa menjadi solusi untuk mengurangi disparitas antarnegara. Selain itu, edukasi masyarakat tentang manfaat pajak kendaraan juga perlu ditingkatkan agar publik memahami alokasi dana tersebut. Dengan begitu, persepsi negatif terhadap pajak kendaraan di Malaysia dan Indonesia dapat berkurang.
Penutup
Perbandingan pajak kendaraan di Malaysia dan Indonesia menunjukkan perbed universal dalam kebijakan perpajakan. Indonesia dengan pajak tahunan yang tinggi mendukung pendanaan infrastruktur, sementara Malaysia menawarkan tarif lebih ringan dengan fokus pada kemudahan. Meski selisih ini memicu perdebatan, kedua negara memiliki pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ke depan, evaluasi kebijakan dan transparansi penggunaan pajak bisa menjadi kunci untuk meningkatkan penerimaan masyarakat.
